Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Simeulue berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Seratusan lebih mahasiswa asal Kabupaten Simeulue, Rabu (6/10) kemarin, melakukan aksi demontrasi menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi yang disinyalir banyak terjadi di kepulauan itu. Dalam aksinya yang dimulai dari Taman Sri Ratu Safiatuddin dengan tujuan Kantor Gubernur dan BPK Perwakilan Aceh, massa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (Kammpus) ini, turut mengusung peti mati bertuliskan “KPK mati terhadap kasus Korupsi Darmili”.

Pantauan Serambi dalam aksi di Kantor Gubernur Aceh, massa yang didominasi kaum pria muda itu sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian dan petugas Satpol PP . Massa yang berorasi di teras kantor tersebut mendesak masuk dengan maksud bertemu langsung dengan Sekda Aceh, setelah mengetahui Gubernur dan Wagub sedang tidak berada di tempat.

Aksi saling dorong yang sempat berulang dua kali itu baru berakhir, setelah Sekda Aceh bersedia menemui para pengunjuk rasa. Di depan Sekda, para mahasiswa itu membacakan pernyataan sikap berisi 10 tuntutan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di Simeulue.

Di antara tuntutan tersebut diketik pada dua halaman kertas ukuran A4 itu adalah, meminta Gubernur dan DPR Aceh untuk mendesak Presiden RI agar segera mengabulkan permohonan izin yang diajukan oleh KPK untuk pemeriksaan Bupati Simeulue Darmili, terkait dugaan korupsi bantuan bencana alam 2002 senilai Rp 42 miliar.

Mereka juga meminta kepada Gubernur Aceh untuk segera melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri atas status Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang diduga melakukan serangkaian pelanggaran hukum. Selain kepada Gubernur Aceh, mereka mendesak DPRA untuk segera membentuk pansus gabungan guna mengusut dugaan penyimpangan dalam pembangunan jalan lingkar Sanggiran-Lewak-Serafon yang dananya bersumber dari APBA tahun anggaran 2009, senilai Rp 7 miliar.

Mereka juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap laporan keuangan daerah Simeulue tahun 2002 s/d 2009, dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seorang perwakilan pengunjuk rasa mengatakan, aksi itu merupakan lanjutan dari demo yang dilakukan Kammpus di Simeulue pada 16-17 September 2010, di mana Pemkab di sana dinilai tidak merespon sejumlah tuntutan massa dan mereka menyampaikannya ke pemerintah provinsi. “Banyak kasus dugaan korupsi terjadi di Simeulue, tetapi tidak satu pun tuntas diselesaikan secara hukum, sehingga rakyat di kepulauan itu masih banyak yang belum sejahtera,” ujar dia.

Sekda Aceh Husni Bahri TOB yang menerima tuntutan tertulis dari para mahasiswa tersebut, berjanji akan menyampaikan aspirasi itu kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. “Apa yang menjadi tuntutan adek-adek kami sambut baik dan akan kami sampaikan langsung kepada Gubernur Aceh. Saya tidak punya wewenang menjelaskan,” katanya.

Setelah itu, massa kemudian bergerak menuju Gedung BPK RI Perwakilan Aceh yang berjarak sekitar 500 meter dari Kantor Gubernur Aceh. Di sini, massa yang tiba selepas shalat Zuhur disambut Auditor BPK RI, Nur Saufi. Sama seperu aksi di Kantor Gubernur, koordinator aksi Rahmad Ardiansyah, kembali membacakan sikap terkait tuntutan pengusutan kasus dugaan korupsi di Simeulue.

Menanggapi tuntutan agar BPK melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan daerah Simeulue 2002 sampai 2009 dan menyerahkan laporan itu ke KPK, Auditor BPK, Nur Saufi menyatakan, “Kami mendukung apa yang menjadi aspirasi adek-adek. Tapi semua ada mekanismenya. Bila kami melihat ada unsur pidananya kami akan segera membentuk pansus. Tapi, semua hal ini juga akan kami konsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan kami.”

Namun pernyataan itu tidak membuat puas para demonstran. Sehingga mereka meminta kepada Nur Saufi menandatangani surat pernyataan sebagai bukti BPK RI perwakilan Aceh itu betul-betul sungguh menyikapi permasalahan itu. Setelah surat itu ditandatangani, massa pun bergerak menuju ke Gedung DPRA. Di gedung wakil rakyat ini, massa disambut langsung oleh Ketua DPRA Hasbi Abdullah yang juga membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan masyarakat tersebut.

sumber : Serambi news

Posted in: Info,Info Simeulue